Wabup Rohul Ikuti Asistensi Virtual Terkait Proyeksi Keuangan Daerah TA 2026
Sorotperkara.id | Rokan Hulu – Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., mengikuti rapat asistensi terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Rapat dilaksanakan secara virtual dan berfokus pada daerah-daerah yang proyeksi pendapatannya dinilai belum memenuhi kebutuhan belanja minimum.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada (20/04/2026) tersebut, Wabup Syafaruddin Poti didampingi Penjabat (Pj) Sekda Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si., beserta jajaran terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Rapat asistensi ini menjadi krusial, mengingat struktur APBD Rokan Hulu diprediksi mengalami kendala dalam menutupi kebutuhan belanja wajib atau minimum pada tahun 2026.
Pihak Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri memaparkan sejumlah data pembangunan Rokan Hulu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tercatat cukup kuat di angka 6,79 persen, berada di atas rata-rata nasional.
Namun demikian, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan signifikan, berada di angka 8,12 persen atau sekitar 70,65 ribu jiwa.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 73,61, masih di bawah rata-rata kabupaten nasional yang sebesar 75,06. Prevalensi stunting tercatat sebesar 21,40 persen, yang memerlukan perhatian serius dan infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi kritis mencapai 75,2 persen atau sekitar 1.875,41 km,” ujar perwakilan Ditjen Bina Keuangan Daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati memaparkan realisasi dan rencana belanja wajib yang menjadi fokus asistensi.
Untuk bidang pendidikan, dialokasikan sebesar 20 persen dari total belanja, dengan capaian saat ini sekitar 34,62 persen dari target alokasi.
Untuk infrastruktur, target belanja sebesar 40 persen, namun saat ini baru mampu terakomodasi sebesar 28,57 persen.
“Sementara belanja pegawai, proyeksi untuk tahun 2026 direncanakan sebesar 30 persen, namun saat ini posisinya masih berada di angka 38,18 persen,” ungkap Wabup.
Selain itu, Wabup juga memaparkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang menunjukkan performa bervariasi. Penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) mencapai 73,17 persen, pajak rokok mencapai 79,05 persen, pajak tenaga listrik berada di angka 36,42 persen, dan pajak air tanah masih tergolong rendah, yakni 18,72 persen.
Wakil Bupati juga menekankan potensi besar Rokan Hulu sebagai wilayah dengan perkebunan kelapa sawit terluas, yang memiliki sekitar 50 hingga 56 pabrik kelapa sawit.
“Kami berharap ada dukungan untuk hilirisasi industri sawit dan pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD/Pusda) sebagai mitra usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga menjalankan program penguatan UMKM melalui pinjaman modal tanpa bunga, di mana bunga ditanggung APBD, untuk pinjaman di bawah Rp 5 juta.
Rapat ditutup dengan permohonan arahan dari pihak pusat, agar Kabupaten Rokan Hulu dapat memenuhi ketentuan belanja minimum dan mengoptimalkan potensi daerah di tengah tantangan fiskal yang ada. (Fp)






