171 Hotspot Terdeteksi, Bupati Rokan Hulu Perintahkan Bentuk Satgas Karhutla di Titik Rawan
Sorotperkara.id Rokan Hulu | Asap belum terlihat, tapi ancaman sudah terasa. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026 tercatat 171 titik hotspot di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas lahan terbakar mencapai 43 hektare. Angka itu yang membuat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Polres Rokan Hulu tidak bisa tinggal diam.
Sabtu (29/8/2026) pagi, di Ruang Rupatama Tatag Trawang Tungga Lantai II Polres Rokan Hulu, para pemangku kebijakan duduk satu meja. Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dipimpin langsung Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.T., bersama Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., S.H.,M.Si. Turut hadir unsur TNI, Kejaksaan, BPBD, Satpol PP dan Damkar, OPD terkait, para pejabat utama Polres, Kapolsek jajaran hingga perwakilan perusahaan.
Data yang dipaparkan membuat suasana rapat semakin serius. Kecamatan Rokan IV Koto tercatat sebagai salah satu wilayah dengan titik api terbanyak. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa musim kemarau tahun ini tidak bisa dianggap ringan.
Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra menegaskan, menangani karhutla tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Polres Rohul sudah menyiapkan langkah pencegahan mulai dari patroli rutin, pemantauan titik panas, penyuluhan ke masyarakat, pemasangan imbauan, hingga memastikan personel dan peralatan siaga.
“Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan, deteksi dini dan respons cepat harus dilakukan bersama-sama. Karhutla adalah tanggung jawab kita semua,” tegas Kapolres dengan nada mengingatkan.
Di hadapan forum, Bupati Anton tidak memberi ruang untuk menunda. Ia memerintahkan seluruh unsur TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, perusahaan, hingga masyarakat untuk mengintensifkan patroli dan deteksi dini di wilayah yang rawan. Setiap ada titik api harus segera ditangani dan dilaporkan berjenjang jika butuh dukungan lebih besar.
Langkah konkret pun langsung dikeluarkan. Bupati memerintahkan Kalaksa BPBD Rokan Hulu untuk segera membentuk Satgas Penanganan Karhutla di kecamatan-kecamatan rawan. Rambah Samo, Rambah, Rokan, dan Pendalian menjadi prioritas awal pembentukan satgas agar penanganan bisa lebih cepat sampai ke tingkat desa.
Bupati juga mengingatkan dengan tegas kepada masyarakat dan perusahaan. “Dalam kondisi risiko Karhutla tinggi, tidak boleh ada pembukaan lahan dengan cara membakar. Mari kita cegah Karhutla sebelum meluas,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari TNI dan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Keduanya menyatakan siap bersinergi mendukung pemerintah daerah dan Polri sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, baik dalam pencegahan maupun penegakan hukum.
Rakor itu ditutup dengan satu komitmen bersama. Seluruh stakeholder sepakat memperkuat sinergi, meningkatkan kesiapsiagaan, dan bergerak cepat pada setiap potensi karhutla. Tujuannya satu, memastikan 171 hotspot yang terdeteksi hari ini tidak berubah menjadi bencana besar yang menghanguskan Rokan Hulu. (Fp)
