Sorotperkara.id | Rokan Hulu – Lagi-lagi, institusi kepolisian di Rokan Hulu disorot publik. Dua oknum diduga personel Polsek Kunto Darussalam diduga terseret kasus narkoba dan disebut-sebut diamankan di salah satu hotel di Pekanbaru. Narkoba yang diduga digunakan adalah vape getar.
Hingga saat ini, informasi tersebut masih berstatus dugaan. Redaksi tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah. Kedua oknum yang disebut belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada proses hukum yang jelas dan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Namun yang membuat publik bertanya-tanya adalah sikap diam para pejabat yang berwenang. Saat Kapolsek Kunto Darussalam dikonfirmasi, ia hanya mengarahkan ke Humas. Saat Kasi Humas Polres Rokan Hulu dikonfirmasi, mengaku belum mendapat informasi. Saat Kapolres Rokan Hulu dan Kabid Propam Polda Riau dikonfirmasi, keduanya tidak memberikan informasi apapun.
Padahal, keterbukaan adalah bentuk pertanggungjawaban institusi kepada publik. Masyarakat berhak tahu, apakah informasi yang beredar itu benar atau tidak. Jika tidak benar, bantahlah secara tegas. Jika benar, jelaskan langkah apa yang sudah diambil.
Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Polri dengan Komisi III DPR RI, 12 November 2026.
Kapolri menegaskan, “Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran.”
Pada kesempatan yang sama, Kapolri juga menegaskan, “Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa.”
Dua pernyataan tersebut menjadi pengingat, bahwa menutupi dugaan pelanggaran justru akan merusak kehormatan institusi itu sendiri. Sebaliknya, keberanian untuk mengungkap kebenaran adalah jalan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Polri, sekaligus memastikan keadilan tetap ditegakkan dengan tetap menghormati hak-hak mereka yang diperiksa.
Redaksi tidak bermaksud menghakimi siapapun. Pemberitaan ini adalah bagian dari fungsi kontrol sosial pers, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kami berharap Polda Riau melalui Bidang Propam segera memberikan klarifikasi yang terbuka dan transparan. Jika terbukti ada pelanggaran, oknum harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Karena satu oknum yang melanggar, akan mencoreng ribuan anggota Polri lainnya yang bekerja dengan jujur dan berintegritas.
Sebaliknya, jika informasi ini tidak benar, redaksi siap memuat hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab bagi kami, kebenaran tidak boleh ditutupi dengan diam. (Fp)
