Isu Dua Oknum Polsek Kunto Darussalam Diamankan, Belum Ada Klarifikasi
Sorotperkara.id |Rokan Hulu – Isu mengenai dua oknum yang diduga merupakan personel Polsek Kunto Darussalam yang diamankan di salah satu hotel di Kota Pekanbaru saat ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Informasi yang beredar menyebutkan, kedua oknum tersebut berinisial PJ dan DD yang disebut-sebut berpangkat Briptu. Keduanya dikabarkan diamankan terkait dugaan penggunaan pod vape atau rokok elektrik yang diduga mengandung zat terlarang, yang di tengah masyarakat dikenal dengan istilah pod getar.
Untuk meluruskan informasi yang beredar tersebut, redaksi Sorotperkara.id telah melakukan konfirmasi ulang kepada pihak terkait, (Jumat 13/11/2026).
Dalam konfirmasi tersebut, media ini mengajukan pertanyaan, apakah benar kedua oknum tersebut merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Kunto Darussalam, dan apakah benar keduanya diamankan di sebuah hotel di Pekanbaru terkait dugaan penggunaan pod vape atau rokok elektrik yang diduga mengandung zat terlarang, serta kapan dan tanggal berapa diamankan.
Namun hingga saat ini, belum ada jawaban resmi yang menjelaskan kebenaran informasi tersebut.
Kapolsek Kunto Darussalam IPTU Feby Tri Gunawan, S.H. saat dikonfirmasi mengarahkan agar konfirmasi dilakukan ke Bidang Humas Polres saja.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Rokan Hulu AKP Y. Tindaon saat dikonfirmasi mengatakan, “Belum dapat info”. Tulisnya.
Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K. juga telah dikonfirmasi, namun tidak memberikan jawaban apapun.
Demikian juga Kabid Propam Polda Riau Kombes Pol Harissandi, S.I.K., M.H. saat dikonfirmasi juga tidak memberikan informasi apapun terkait isu tersebut.
Perlu diketahui, penggunaan pod vape atau pod getar bagi anggota Polri saat ini sudah dilarang secara tegas.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tanggal 30 Oktober 2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam surat edaran tersebut, seluruh Pegawai Negeri pada Polri dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek.
Larangan ini diterbitkan karena perangkat vape dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran dan konsumsi narkotika cair, salah satunya etomidate yang telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Permenkes Nomor 15 Tahun 2025.
Kapolri menegaskan, anggota yang melanggar akan dikenakan sanksi disiplin dan kode etik. Namun apabila cairan vape yang digunakan terbukti mengandung narkotika, maka dapat diproses secara pidana.
Redaksi menyampaikan bahwa konfirmasi ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meluruskan isu yang sedang menjadi perbincangan publik melalui jawaban resmi dari pihak berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi terkait kebenaran informasi tersebut. Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan akan menyampaikan perkembangan selanjutnya setelah ada keterangan resmi.
Redaksi Sorotperkara.id menegaskan akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan pemberitaan yang berimbang dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. (Fp)
